HOME » X-FILES
X-FILES
Kamis, 18 April 2013 , 09:10:00 WIB

Penyidik Kejagung Korek Anak Buah Nazaruddin







RMOL. Kejaksaan Agung (Kejagung) masih menggali perkara korupsi pengadaan laboratorium IPA madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2010 yang diduga merugikan negara sekitar Rp 25 miliar.

Untuk mendalami kasus ini, penyidik Kejagung memeriksa Sya’ban Muhamad, Pelaksana Tugas Kepala Bagian Keuangan Kemenag sebagai saksi pada Selasa (16/4).

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi, pemeriksaan pejabat Kemenag itu untuk mengetahui masalah pencairan anggaran pengadaan di Direktorat Pendidikan Madrasah.

“Saksi diduga mengetahui pencairan anggaran proyek itu,” kata bekas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini.

Sehari sebelumnya, Kejagung mengagendakan pemeriksaan tiga saksi kasus ini.

Saksi-saksi itu adalah Clara, Marketing PT Permai Group, Hendrijanto Pudjiwantoro, karyawan PT Bank Mandiri, dan Salam Hudoyono, PNS Kemenag. Untung membenarkan pemanggilan saksi-saksi tersebut.

Menurutnya, dari tiga saksi yang dipanggil, hanya saksi Clara yang memenuhi panggilan penyidik pada hari itu. Sedangkan dua saksi lainnya tidak hadir. “Kami sudah layangkan panggilan kedua untuk saksi Hendrijanto dan saksi Salam,” ujarnya.

Hendrijanto, lanjutnya, sudah mengirim pemberitahuan tidak bisa memenuhi panggilan penyidik. Hendrijanto berhalangan hadir karena masih menjalankan tugas. Sedangkan Salam tidak memberitahukan alasan ketidakhadirannya. “Kami agendakan pemeriksaan ulang,” ucapnya. 

Pemeriksaan Clara, kata Untung, ditujukan untuk mengetahui tugas dan perannya sebagai marketing Permai Group, perusahaan milik M Nazaruddin, terpidana kasus suap Wisma Atlet. Dia tak menepis dugaan bahwa Clara mengetahui proses tender proyek ini, sehingga penyidik mengorek keterangannya.

Mungkin pula, saksi ini mengetahui proses pengalihan pemenang proyek, dari perusahaan milik Nazaruddin ke perusahaan lainnya. “Penyidik mengarahkan pokok pemeriksaan mengenai pekerjaan dan tugas saksi selaku marketing,” ucapnya.

Dari situ diharapkan, siapa pihak yang terlibat menyiapkan dokumen penawaran proyek, serta orang yang memerintahkan saksi menyiapkan dokumen diketahui.

Sebagai marketing, Clara diduga mengetahui rangkaian penawaran yang diajukan ke pejabat atau panitia lelang proyek di Kemenag.

Rangkaian itu antara lain persiapan pengajuan dokumen lelang, penawaran harga dan penetapan pemenang proyek pengadaan alat laboratorium IPA ini.

“Siapa saja pihak yang berhubungan dengan saksi dalam pengajuan dokumen dan penawaran proyek ini, akan kelihatan,” tandas Untung.

Tetapi, Untung belum mau menggambarkan secara detail hasil pemeriksaan Clara. Alasannya, hal itu merupakan kompetensi penyidik. Yang jelas, hasil pemeriksaan Clara menjadi bahan untuk mengembangkan penyidikan kasus ini.

Untung juga belum mau membeberkan, apakah pemanggilan petugas Bank Mandiri Hendrijanto Pudjiwantoro karena pemenang proyek ini menggunakan pembiayaan dari Bank Mandiri atau tidak. Yang pasti, Hendrijanto tidak memenuhi panggilan penyidik pada Selasa lalu.

“Kepastian mengenai hal itu baru diketahui setelah ada pemeriksaan saksi ini,” katanya.

Saat ditanya tentang pemanggilan Salam Hudoyono, PNS Kemenag, Untung juga mengaku belum mengetahui apa perannya dalam kasus ini. Dia hanya memastikan, Salam tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. Ketidakhadiran ini tidak diikuti pemberitahuan.

Karena masih ada saksi yang mangkir, penyidik menjadwalkan pemeriksaan ulang. “Surat panggilan saksi-saksi itu sudah dilayangkan penyidik lagi. Tapi saya belum mengetahui, kapan saksi yang tidak hadir itu dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan,” terang Untung.

Sebelumnya, penyidik memeriksa saksi Wawan Setiawan, PNS Kemenag. Pada pemeriksaan tersebut, penyidik mengorek tugas dan kewenangan saksi selaku anggota Pemeriksa Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Alat Laboratorium Madrsah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, termasuk laporan hasil pekerjaan rekanan pemenang proyek ini.

REKA ULANG
Tersangkanya Sudah Delapan Orang


Penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kembali menetapkan tiga tersangka kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah di Kementerian Agama tahun 2010.

Ketiganya adalah Dirut PT Alfindo Nuratama Perkasa, Arifin Ahmad, Direktur CV Pudak, Zainal Arief dan Staf PT Nuratindo Bangun Perkasa, Mauren Patricia Cicilia. Mereka ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 27 Februari 2013.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Setia Untung Arimuladi, penambahan tiga tersangka itu merupakan hasil perkembangan penyidikan kasus ini.

Dengan adanya penambahan tiga tersangka dari pihak perusahaan, jumlah tersangka kasus ini menjadi delapan orang. Dua tersangka pertama ditetapkan pada 29 November 2011. Dua tersangka ini berasal dari pihak swasta dan Kemenag. Kemudian, tiga tersangka lagi ditetapkan pada 25 Februari 2013. Tiga tersangka ini berasal dari pihak Kemenag.

Kata Untung, berkas dua tersangka pertama telah dilimpahkan ke penuntut umum. Hingga kini, berkas tersangka Pejabat Pembuat Komitmen Kemenag Syaifuddin dan Konsultan Informasi Teknologi dari PT Sean Hulbert Jaya (perusahaan pemenang lelang) Ida Bagus Mahendra Jaya Martha masih diteliti penuntut umum.

Sedangkan berkas perkara bekas Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag Firdaus Basuni, bekas perwakilan Unit Pengadaan Rizal Royan, dan bekas Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Affandi Mochtar masih didalami penyidik.

Syaifuddin selaku Pejabat Pembuat Komitmen diduga tidak berupaya mencegah terjadinya penggelembungan harga. Mahendra selaku konsultan IT diduga tak memeriksa seksama barang sesuai spesifikasi kebutuhan proyek, sehingga menyebabkan barang tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sedangkan keterlibatan Dirut PT Alfindo dalam kasus korupsi, diduga bukan pertama kali ini. Nama Arifin Ahmad disebut-sebut dalam kasus korupsi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2008 yang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Neneng Sri Wahyuni.

Istri Nazaruddin ini, didakwa mengintervensi pelaksanaan proyek PLTS di Kemenakertrans, sehingga PT Alfindo memenangkan proyek tersebut. Namun, setelah memenangkan lelang, pekerjaan utama proyek tidak dikerjakan sendiri oleh PT Alfindo, tapi dialihkan kepada PT Sundaya Indonesia.

Perbuatan serupa diduga juga dilakukan Arifin dalam kasus korupsi di Kemenag.

Setelah memperoleh dana sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) untuk membiayai proyek pengadan alat laboratorium IPA madrasah tsanawiyah sebesar Rp 27,5 miliar dan madrasah aliyah sebesar Rp 44 miliar, Kemenag melakukan proses tender.

Dari hasil tender, PT Alfindo dan PT Sean Hulbert Jaya dinyatakan sebagai pemenang lelang. PT Alfindo memenangkan lelang untuk proyek tsanawiyah. Sedangkan proyek Aliyah dimenangkan PT Sean. Dugaan korupsi muncul setelah pemenang tender tak langsung melaksanakan proyek, tapi malah menyerahkannya kepada pihak lain.

Selain itu, dalam pelaksanaan proyek ditemukan indikasi mark up yang mengakibatkan kemahalan harga hingga 40 persen. Sejauh ini, penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara. Namun, sesuai hitung-hitungan penyidik, perkiraan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 25 miliar.

Kasus korupsi pengadaan alat laboratorium IPA ini merupakan bagian dari kasus korupsi yang diduga melibatkan PT Anugrah Nusantara. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, termasuk Mindo Rosalina Manulang dan Yulianis yang juga anak buah Nazaruddin.

Jangan Sebatas Pelaku Kelas Teri
Syarifuddin Sudding, Anggota Komisi III DPR

Politisi Partai Hanura Syarifuddin Sudding menilai, penetapan delapan tersangka perkara korupsi di Kemenag menunjukkan, Kejagung cukup serius menangani kasus ini.

Tapi, dia mengingatkan Kejagung agar penanganan kasus ini tidak berlarut-larut. “Tidak ada alasan tidak menyelesaikan pengusutan kasus ini,” katanya.

Dia menambahkan, penetapan delapan tersangka pada perkara ini merupakan langkah yang bagus. Maka, lanjutnya, sayang jika penanganan kasus pengadaan laboratorium macet, atau hanya sampai pada level ini saja.

Ia menduga, perkara tersebut melibatkan banyak pihak. Oleh sebab itu, konspirasi di dalamnya harus bisa diungkap secara jernih dan transparan.

Menurut Suding, perkara pokok kasus ini sangat sistematis, terencana dan melibatkan kelompok yang cukup terorganisir. Modusnya sangat rapi. Dari situ, bukan tak mungkin, orang yang merancang kasus ini adalah profesional.

Dengan begitu, Kejaksaan tidak boleh hanya menetapkan tersangka dari level bawah. Otak dader atau pelaku utamanya harus bisa disingkap. Hal ini, tidak terlampau sulit. Tinggal sejauhmana kemauan jaksa menyelesaikan perkara.

“Sudah ada tersangkanya. Dari situ kan jelas siapa pihak lain yang dapat diduga terlibat,” tandasnya. Yang paling penting, sambung Suding, penetapan tersangka lain nantinya tidak terbatas hanya pada pelaku kelas teri. “Otak utamanya harus bisa diungkap,” cetusnya.

Suding menyatakan, pasca penetapan delapan tersangka kasus ini, idealnya Kejagung segera membawa mereka ke pengadilan. Terutama yang sudah menjadi tersangka sejak 2012.

“Jangan terkesan mengulur-ulur waktu. Berkutat pada pemeriksaan saksi-saksi yang tidak punya korelasi dengan perkara,” warning-nya.

Pemeriksaan Saksi Bukan Untuk Distorsi Kasus
Bambang Widodo Umar, Dosen Ilmu Kepolisian

Dosen Pascasarjana Fakultas Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar mengingatkan, rangkaian pemeriksaan saksi-saksi yang panjang di Kejagung, idealnya mampu menentukan arah penyidikan perkara ini. Bukan sebaliknya, digunakan untuk mendistorsi perkara.

“Karena itu, kita mendorong Kejaksaan agar secepatnya menyelesaikan perkara ini. Kita menunggu hasil akhir dari penyidikan kasus ini,” tegasnya.

Apalagi, perkara korupsi di sektor pendidikan mengundang keprihatinan. Kondisi itu, mau tidak mau berdampak negatif terhadap pertumbuhan generasi muda.

“Kita khawatir, produk pendidikan kita justru menghasilkan mental yang korup. Ini tentu sangat berbahaya,” ucap Bambang.

Pola dan modus korupsi yang ada, lanjut Bambang, bukan habis. Sebaliknya malah tumbuh subur. Dengan begitu, apa yang didengungkan penegak hukum seperti tidak menghasilkan apa-apa alias sia-sia. Bahkan semakin parah, karena korupsi juga merambah dunia pendidikan.  

Pendidikan, kata Bambang, sudah menjadi kebutuhan mendasar atau pokok bagi masyarakat. Oleh karenanya, sektor pendidikan mestinya tidak diracuni bibit-bibit korupsi yang bisa mempengaruhi kualitas produk lembaga pendidikan.
 
“Ini harus diperbaiki secepat mungkin supaya tidak mengakar. Caranya, mengoptimalkan penindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti terlibat korupsi di sektor penidikan,” saran Bambang. [Harian Rakyat Merdeka]





BERITA LAINNYA