HOME » X-FILES
X-FILES
Senin, 04 November 2013 , 10:20:00 WIB

Eks Bos BJB Cabang Tangerang Tidak Penuhi Panggilan Penyidik







RMOL. Kejaksaan Agung menangani tiga kasus dugaan korupsi kredit di Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB). Salah satunya kasus dugaan korupsi senilai 14 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 140 miliar yang ditaksir Kejagung merugikan negara Rp 80 miliar.

Bekas Kepala Cabang BJB Tangerang, Banten, mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung. Penyidik pun diturunkan ke daerah untuk mengorek keterangan saksi-saksi kasus dugaan korupsi kredit ini.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Setia Untung Arimuladi menegaskan, penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) intensif mengembangkan perkara dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif pengembangan bisnis crude palm oil (CPO) ini. “Penyidikan dilanjutkan,” katanya pada Jumat (1/1) lalu.

Dia menambahkan, hasil pengembangan penyidikan bisa mengarah pada penetapan tersangka baru. Disadari, satu tersangka kasus ini belum cukup menjawab perkara secara utuh. Oleh sebab itu, penyidik aktif mengembangkan penyidikan ke berbagai arah.

Menurut bekas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu, saat ini penyidik proaktif mendatangi Kejaksaan Negeri Tangerang untuk menghimpun keterangan saksi-saksi.
“Anggota tim penyidik sudah diturunkan ke kejari. Istilahnya kita jemput bola untuk percepatan penyidikan,” katanya.

Sepanjang pekan lalu, lanjut Untung, sejumlah saksi telah dimintai keterangan di Kejari Tangerang. Dari sekian banyak saksi, tiga diantaranya Ketua Tim Audit fasilitas kredit PT Primer Agroindustri Makmur (PAM), Januar Gamal Sasmita, Unang Gunawan selaku Pimpinan Seksi Pemasaran BJB Tangerang, dan Cucu Surya, Asisten Analis BJB Tangerang.

Inti pemeriksaan, berkaitan dengan proses pelaksanaan dan mekanisme audit terhadap kredit macet  PT PAM di BJB. Namun Untung tidak bisa menyampaikan materi pemeriksaan secara terperinci. Sebab, hal itu menyangkut teknis penyidikan.

Dia menambahkan, pemeriksaan lanjutan juga dilaksanakan terhadap bekas Kepala Cabang BJB Tangerang. Namun saksi ini mangkir dari panggilan penyidik. “Kita agendakan pemanggilan kedua,” ujarnya.

Menurut dia, saksi tidak hadir melalui pemberitahuan. Isi surat menerangkan, saksi tengah menjalani tugas kantornya di Semarang, Jawa Tengah. “Jika pada panggilan berikut dia mangkir, kita akan mengupayakan pemanggilan paksa.”

Dari analisis penyidik terungkap bahwa kucuran kredit BJB pada PT PAM diberikan dengan memo nomor  614/Kkorp-Ank/M/2007 tanggal 23 November 2007. Memo ini berisi perihal pemohon fasilitas kredit dari PT PAM. Nominal kredit yang diajukan Rp 14 juta dolar Amerika.

Oleh pihak BJB, permohonan kredit penyertaan modal usaha ini dijawab dengan Surat Keputusan Kredit (SKK) nomor  395/Kkorp-Ank/KK/2007. Surat persetujuan  pengucuran kredit tersebut ditandatangani Dirut BJB Agus Ruswendi dan Direktur Perkreditan BJB, Entis Kushendar.

Tapi belakangan, pembayaran angsuran kredit ini macet. Macetnya kredit inilah yang sedikit banyak, kata dia, berefek terhadap kinerja BJB. Dari hasil penghitungan tim penyidik, sedikitnya masih terdapat 9 juta dolar Amerika dana BJB yang terparkir di PT PAM.

“Kita ingin mengetahui bagaimana teknis pengucuran kredit ini dilaksanakan. Apakah sesuai prosedur dan ketentuan baku atau bagaimana,” ucapnya.

Bila pemberian fasilitas kredit itu menyalahi ketentuan, praktis harus ada pihak bank yang bertanggungjawab. “Di sini pihak bank tidak menjunjung prinsip kehati-hatian,” ujar Untung.

Untung pun belum mau buru-buru menjelaskan, siapa pihak bank yang paling bertanggungjawab. Dia bilang, mekanisme pemberian kredit perbankan adalah pekerjaan kolektif. Jadi, perlu dipelajari secara komprehensif pihak-pihak yang terkait kasus ini.

Untung menambahkan, pada kasus ini, penyidik telah menetapkan Dirut PT PAM sebagai tersangka. Penetapan status tersangka dilandasi Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor print-105/F.2/Fd.1/10/2013, tanggal 18 Oktober 2013.

“Tersangkanya sudah ditahan di Rutan Kejagung. Selain menelusuri pihak lain yang diduga terlibat, pemeriksaan saksi-saksi ditujukan guna melengkapi berkas perkara tersangka.”

Kepala Biro Humas BJB Boy S Pandji menolak mengomentari pengusutan kasus ini. Dia menekankan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan kejaksaan. “Kita mematuhi semua proses hukum yang bejalan. Kita pun mengapresiasi langkah-langkah yang diambil penyidik,” ucapnya.

Kilas Balik
Ada Elda Dan Yudi Di Kasus BJB


Kasus dugaan korupsi dengan modus pengucuran dana kredit Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB) kepada PT Primer Agroindustri Makmur (PAM) ini awalnya ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Belakangan, perkara tersebut diambil alih Kejaksaan Agung (Kejagung).

Asisten Intelijen Kejati Banten, Hermanto menyebutkan, perkara ini dilimpahkan ke Kejagung karena perkara pengucuran kredit fiktif BJB ini nominalnya besar. Di luar itu, Kejagung saat ini juga tengah menyidik dua perkara korupsi lainnya di BJB.

Dua perkara korupsi itu adalah, dugaan penyelewengan kredit BJB Cabang Surabaya sebesar Rp 55 miliar. Dalam kasus tersebut Kejagung sudah menetapkan enam tersangka. Yakni Elda Devianne Adiningrat, Yudi Setiawan, bekas Direktur Utama PT E-Farm Bisnis Indonesia (EFBI) Dedi Yamin (DY), Direktur Komersil EFBI Deni Pasha Satari (DPS) dan Manajer Komersil BJB cabang Surabaya Eri Sudewa Dullah (ESD). Belakangan, Kejagung menetapkan bekas Kepala Cabang BJB Surabaya, Ahmad Faqih (AF) sebagai tersangka.

Tersangka Yudi Setiawan dan tersangka Elda juga berstatus saksi kasus suap pengurusan kuota impor daging sapi yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Kasus BJB yang kedua ialah dugaan korupsi pembangunan Gedung T-Tower BJB di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93, Jakarta. Pada kasus ini, penyidik Kejagung menetapkan dua tersangka, yaitu Kepala Divisi Umum BJB Wawan Indrawan dan Direktur Comtalindo Lintasnusa Perkasa (CLP) Tri Wiyasa.

Kapuspenkum Kejagung Setia Untung Arimuladi membenarkan, penyidikan perkara kredit fiktif PT Primer Agroindustri Makmur (PAM) merupakan lanjutan dari penyelidikan yang dilakukan Kejati Banten.

Karena itu, koordinasi dengan Kejati Banten pun terus dilakukan. Bentuk koordinasi dilaksanakan dengan meminta bahan dan informasi yang telah dihimpun Kejati Banten.
 
“Bahan dan informasi yang sudah ada, kita jadikan bukti-bukti untuk menetapkan status tersangka kasus ini.”

Menurut Untung, penetapan tersangka dari PT PAM yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan sawit dipicu keengganan perusahaan membayar kewajiban kredit pada BJB.

Kejaksaan, lanjut Untung, juga menduga bahwa kucuran dana kredit, tak sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai usaha PT PAM. Bisa jadi, katanya, ada dana yang dialihkan untuk kepentingan lain di luar ketentuan pengajuan kredit.

Secara logika, menurutnya, BJB bisa dikategorikan sebagai korban. Namun persoalannya, apakah pengucuran kredit ini dilakukan tanpa analisa.

“Apakah ada unsur kesengajaan atau tidak. Bila kebocoran ini sengaja dilakukan orang-orang tertentu, hal itu jelas-jelas menyalahi ketentuan perkreditan atau peraturan perbankan,” katanya.

Dengan kata lain, tak tertutup kemungkinan Kejagung menetapkan tersangka dari pihak BJB. “Kita lihat saja hasil perkembangan penyidikan perkaranya.”  Penyidik, menurut Untung, juga mempertimbangkan apakah PT PAM benar-benar tidak mampu membayar kredit kepada BJB, atau sengaja tidak mencicil angsuran.

Dia menggarisbawahi, semua tindakan PT PAM maupun BJB tersebut memiliki konsekuensi hukum. “Ada pertanggungjawaban hukum yang harus dipikul kedua belah pihak,” tegasnya.

Perlu Evaluasi Menyeluruh Dari BI Agar Fair
M Taslim Chaniago, Anggotota Komisi III DPR

Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago mendesak Bank Indonesia (BI) selaku pengawas perbankan untuk mengevaluasi kinerja Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

Hal itu penting, mengingat seringnya terjadi kasus kredit macet di bank tersebut. “Perlu ada evaluasi secara menyeluruh dari BI. Sebab, belakangan pencairan kredit-kredit pembiayaan di BJB memunculkan persoalan tersendiri,” kata politisi PAN ini.

Dia menduga, kasus-kasus ini menunjukkan adanya kelemahan bank. Entah apakah kelemahan tersebut sengaja diciptakan pihak bank, atau memang dimanfaatkan debitur atau kreditur.

Pembobolan-pembobolan dana bank lewat mekanisme kredit di sini, sifatnya sangat masif. “Seringkali terjadi. Keseringan ini, hendaknya disikapi secara profesional agar tidak berulang. Terlebih bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan,” tuturnya.

Jika kepercayaan masyarakat pada bank menurun, tentu akan berakibat buruk terhadap bank itu sendiri. Dampak ini, mau tidak mau juga bakal mempengaruhi perekonomian nasional.

Dia tak ingin BJB tak dikategorikan sebagai bank gagal. Oleh karenanya, dia meminta agar internal BJB segera membenahi pola kerja mereka.

“Perbaiki sistem yang ada. Jangan sampai kredit-kredit yang telah dikucurkan, macet di tengah jalan,” tandasnya.

Sebagai obyek hukum, BJB pun diingatkan untuk mematuhi semua ketentuan hukum yang berlaku. Maksudnya, bila ada pihak internal yang dimintai keterangan penyidik, idealnya mereka merespon hal ini secara positif. Bukan sebaliknya, menghalangi upaya penegakan hukum.

Penindakan Hukum Kejaksaan Agung Mesti Seimbang
Boyamin Saiman, Koordinator MAKI

Koordinator LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung segera menetapkan status tersangka terhadap semua yang terlibat kasus ini.

Jangan sampai, penetapan status tersangka hanya menyentuh pemohon kredit saja. “Harus ada keseimbangan dalam penindakan. Kalau pemohon kreditnya tersangka, pihak yang memberikan kredit tentunya bisa jadi tersangka juga,” katanya.

Sebab, tindakan para pihak terkait pengucuran kredit ini dilakukan berdasarkan kesadaran akan hak dan tanggungjawab masing-masing. Jika belakangan terjadi kredit macet, idealnya ada pihak yang bertanggungjawab.

Kredit macet, lanjut Boyamin, menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam menganalisis dampak risiko pencairan kredit. “Analisisnya tidak dilakukan secara tepat.

 Bahayanya, jika ini dilakukan secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi oleh kedua belah pihak.”

Boyamin menegaskan, prinsip kehati-hatian menjadi kunci utama setiap pengucuran kredit. Jadi apabila belakangan masih ada kasus-kasus kredit macet, berarti  pihak bank tidak cermat dalam menganalisa kredit.

Dengan begitu, penegak hukum bisa dengan mudah mencari atau menetapkan status tersangka terhadap pihak internal bank.

“Yang paling penting penindakan hukum dilaksanakan secara proporsional. Bila ada pihak penerima kredit yang jadi tersangka, maka perlu ada tersangka juga dari pihak bank,” tandasnya.

Dia mengharapkan, Kejaksaan Agung tidak berlarut-larut dalam menuntaskan kasus ini. Apalagi, perkara ini masuk kategori perkara yang diambil alih penanganannya dari Kejaksaan Tinggi Banten. [Harian Rakyat Merdeka]





BERITA LAINNYA