HOME ยป DPD RI
DPD RI
Jum'at, 19 Mei 2017 , 20:51:00 WIB

DPD Raih Opini WTP 11 Kali Berturut-turut

Laporan: Wahyu Sabda Kuncahyo



RMOL. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan DPD RI tahun 2016 kembali mencapai prestasi tertinggi, yaitu memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Prestasi puncak pengelolaan keuangan tersebut diperoleh DPD sejak 2006, sehingga telah 11 kali berturut-turut DPD RI memperoleh penghargaan. Hal ini merupakan kerja keras semua pihak yaitu anggota, jajaran kesekjenan termasuk PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).

"DPD RI bersyukur atas keberhasilan mempertahankan pencapaian prestasi puncak pengelolaan APBN ini. Hasil pemeriksaan atas 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) menunjukkan terdapat 74 LKKL yang mendapat opini WTP, delapan LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian, dan delapan LKKL mendapat opini Tidak Memberi Pendapat (TMP)," jelas Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto di Komplek Parlemen, Jakarta (Jumat, 19/5).

Menurutnya, penghargaan tersebut menunjukkan komitmen dari seluruh jajaran DPD untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Pencapaian ini tidak terlepas upaya bersama untuk melakukan tertib administrasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pemeriksaan oleh BPK," ujar Sudarsono.

Dalam rangka mempertahankan prestasi opini WTP ini, DPD bertekad untuk terus melakukan tata kelola keuangan yang akuntabel dan bertanggung jawab. Dalam kaitan itu, kesekjenan DPD RI menindaklanjuti keputusan sidang paripurna mengenai penyempurnaan Surat Edaran Panitia Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (SE-PURT DPD RI) Nomor DN.170/10/DPDRI/IV/2017 yaitu terkait penggunaan dana reses.

"Putusan itu telah memiliki dasar yuridis yang kuat karena SE itu telah disempurnakan dan diputuskan dalam rapat Panitia Musyawarah DPD yang ditindaklanjuti pengesahannya di Sidang Paripurna ke-11 DPD tanggal 8 Mei 2017 yang telah memenuhi kuorum, karena dihadiri 72 orang dan izin 49 orang. Sehingga sah berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Sudarsono.


Ditambahkannya, sejauh ini, sebanyak 108 anggota DPD yang telah menandatangani surat pernyataan dan kemungkinan besar akan terus bertambah. Mengingat, saat SE diedarkan banyak anggota DPD yang sedang melakukan kegiatan di daerah pemilihan masing-masing. [wah]





BERITA LAINNYA