HOME ยป NUSANTARA
NUSANTARA
Sabtu, 12 Agustus 2017 , 18:10:00 WIB

23 Anggota DPRD Diperiksa, KPK 'Berkantor' Di Mapolresta Malang

Laporan: Achmad Rizal


RMOL. Menurut rencana, mulai 14 sampai 16 Agustus mendatang, Aula Polres Malang Kota akan digunakan KPK sebagai ruang pemeriksaan bagi sekitar 23 anggota DPRD setempat. Pemeriksaan terkait ditetapkannya Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono sebagai tersangka.

Kemungkinan ada dua ruangan yang digunakan untuk pemeriksaan, aula dan ruang eksekutif.

"Itu yang kami siapkan, pastinya belum tahu," ungkap Wakapolresta, Kompol Nandu Dyanata kepada pers, Sabtu (12/8).

Dua ruang itu memang dilengkapi fasilitas video conference. KPK sendiri mulai 'berkantor' di Mapolresta pada saat melakukan pemeriksaan, Senin (14/8) hingga Rabu (16/8).

Diberitakan sebelumnya, sejak 9 Agustus lalu, KPK telah melakukan penggeledahan dan penyegelan sejumlah kantor milik Pemkot Malang, seperti balaikota, kantor DPRD, kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), kantor Dinas Perizinan, serta rumah dinas ketua DPRD, dan rumah Kabid Tata Ruang (ketika itu menjabat Kepala Bidang Bina Marga).

Hasilnya, KPK membawa beberapa koper berisi dokumen. Sementara dari hasil pemeriksaan beberapa hari, akhirmya Ketua DPRD Arief Wicaksono dan mantan Kepala DPUPR, Jarot Edy Sulistyono, ditetapkan sebagai tersangka.

Pada bagian lain, Walikota Malang, HM Anton berharap, aktivitas KPK beberapa hari terakhir di wilayahnya, tidak sampai mengganggu kerja pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif.

"Semua harus tetap jalan," katanya.

Soal sikap Pemkot Malang terkait penetapanan salah satu pejabatnya, Jarot Edy Sulistyono, sebagai tersangka, Anton mengisyaratkan wait and see, dan kooperatif mengikuti seluruh proses hukum.

Ia merujuk pada Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) yang ditunjukkan KPK, yang hanya memuat satu nama, Arief  Wicaksono, terkait APBD Perubahan 2015, utamanya soal Jembatan Kedungkandang. Pada proses perubahan 2015 itu, Anton menegaskan dia sudah menolak.

Dia mengaku tak tahu ada suap untuk memuluskan mata anggaran proyek di APBD.

"Saya berpikir, sebelum proses hukum selesai di kepolisian, saya tak akan melakukan pembangunan Jembatan Kedung Kandang," tegasnya. [rus]





BERITA LAINNYA