HOME ยป POLITIK
POLITIK
Kamis, 12 Oktober 2017 , 18:59:00 WIB

Kemendagri: Perppu Tidak Perlu Menunggu Konflik Fisik

Laporan: Elitha Tarigan



RMOL. Rapat koordinasi penguatan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam rangka sosialisasi peraturan perundangan bidang Ormas, resmi dibuka hari ini (Kamis, 12/10), di Hotel Novotel, Makassar.

Rapat dibuka Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Laode Ahmad, mewakili Direktur Jenderal Polpum Kemendagri.

Dalam sambutannya Laode Ahmad menyampaikan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) 2/2017 tentang Ormas bukanlah Perppu yang otoriter.

Ia menjelaskan juga, ihwal kegentingan memaksa yang mensyaratkan terbitnya Perppu tidak bisa dimaknai hanya bila terjadi konflik secara fisik seperti konfrontasi.

Kemudian dia tegaskan, kegentingan memaksa sebagai syarat keluar Perppu bisa terpenuhi bila ada kampanye atau gerakan-gerakan berbau radikalisme di dunia media sosial.

Sedangkan hadir mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Kaban Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Asmanto Baso Lewa, mengatakan, posisi strategis Kesbangpol dalam menjaga dan mengayomi di bidang Ipoleksosbudhankam adalah termasuk melakukan pembinaan terhadap Ormas dan menjadi tangan kanan dan mata telinga kepala daerah.

"Di Sulsel terdapat 1.700 ormas yang terdaftar di Bakesbangpol," kata dia.

Sedangkan Kabag Keuangan Setditjen Polpum, Sri Handoko Taruna, yang menjadi salah satu narasumber menyampaikan penjelasan terkait arah kebijakan pembinaan pendidikan politik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

Ada tiga Permendagri yang disosialisasikan dalam kegiatan ini yaitu Permendagri 56/2016 tentang Pengawasan Ormas, Pemendagri 57/2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi (Siormas), dan Pemendagri 58/2017 tentang kerja sama Kemendagri dan Pemerintah Daerah dengan Ormas dan badan lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum. [ald]





BERITA LAINNYA