HOME ยป NUSANTARA
NUSANTARA
Jum'at, 13 Oktober 2017 , 15:19:00 WIB

Diingatkan, Aparat Harus Satu Persepsi Dalam Penanganan Konflik Pilkada

Laporan: Elitha Tarigan



RMOL. Pemahaman aparat pemerintah daerah dalam rangka peringatan dini konfilik sosial di Jawa Timur harus diperkuat.

Demikian dikatakan Plt Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Polpum Kemendagri), Heru Matador, dalam Forum Dialog dalam rangka cegah dini terhadap perkembangan konflik di daerah dan isu strategis lainnya, di Java Paragon Hotel, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (13/10).

Heru mengatakan, para aparatur harus mempunyai persamaan persepsi dalam langkah-langkah penanganan konflik yang dilakukan secara komprehensif, integratif, efektif, efisien dan akuntabel, serta tepat sasaran.

"Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan wawasan dan referensi aparatur pemerintah daerah terkait deteksi dini, penanganan konflik dan meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar aparatur pemerintah daerah dan instansi lainnya aparatur pemerintah daerah dalam rangka deteksi dini, peringatan dini penanganan konflik," jelas Heru.

Pada kesempatan sama, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jatim, Jonathan Judianto, menyampaikan peta potensi konflik Pilkada Jatim. Menurutnya, keberhasilan Pilkada Serentak tahun 2018 dari segi keamanan, tata tertib, dan partisipasi pemilih sangat tergantung pada peran pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, kemudian partai politik dan pemilih itu sendiri.

Mewakili Kepala Badan Intelijen Daerah Jatim, Kolonel Cahyono Cahaya Angkasa, menjelaskan, langkah-langkah konkret pencegahan dini terhadap konflik yaitu deteksi dini, koordinasi antar instansi terkait, lapor cepat, kuasai permasalahan, dan menentukan solusi.

"Lapor cepat akan menguasai permasalahan dan akan segera menentukan solusi yang diambil oleh pimpinan di daerah," ujarnya.

Sedangkan Kepala Biro Operasional Polda Jatim, Kombes Pol Heri Sitompul, mengatakan, sinergitas antara TNI, Polri dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan guna merekatkan persatuan masyarakat.

"Negara yang kuat adalah rakyat yang kuat, birokrat yang kuat, tentara yang kuat, dan polisi yang kuat," kata Heri. [ald]





BERITA LAINNYA